Menunggu Sengatan Ke-2 KPK dalam Kasus E-KTP

Menunggu Sengatan Ke-2 KPK dalam Kasus E-KTP

Persidangan pertama kasus e-KTP yang berjalan di PN Tipikor, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017 menjadi selama paling ditunggu. Publik rongseng atas permufakatan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyembulkan akan tersedia nama-nama gede bakal disebutkan dalam perkiraan.

Agus mengesankan, publik hendak terkejut pencetus nama-nama raksasa yang diduga menerima jalan dana e-KTP itu jumlahnya bejibun. Sampai ia kendati khawatir keadaan perpolitikan luar akan sekutil terguncang.

“Nanti Anda tunggu. Kalau Kamu mendengarkan kritikan dibacakan, Dikau akan amat terkejut. Moga tidak ada goncangan politik yang besar sungguh, karena namanya yang bakal disebutkan kadang banyak sekali, ” ujar Perfek di Tinggi Istana Ketua, Jakarta, Jumat 3 Maret 2017 magrib.

Dalam syarikat, Irman & Sugiharto hidup di taraf pesakitan tersekat kasus e-KTP yang pikir BPKP, mudarat negara Rp 2, 3 triliun. Ke-2 terdakwa tersebut merupakan tempat Dirjen Dukcapil Kemendagri serta mantan Bos Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Tatkala membacakan pikiran, Jaksa KPK mengungkapkan terdapat 37 sebutan besar yang turut mereguk uang negeri dari skandal ini. Itu yang dikenal berasal daripada berbagai kurung seperti bagian DPR, penata laksana di Kemendagri, pengusaha pemimpin proyek, & partai garis haluan.

Usai nama-nama itu tersingkap, orang itu ramai-ramai memproduksi pernyataan. Wahid per wahid dari itu menyanggah tersangkut dalam peristiwa proyek yang menelan taksiran Rp 5, 7 triliun.

Namun untuk KPK, kelakuan yang ditunjukkan mereka adalah hal yang lumrah. Selama masa 13 tahun lembaga antirasuah ini hidup, bantahan atas pihak yang disebut pada dakwaan telah sering berlangsung.

“KPK tidak tertentu mulai bantahan ini. Karena di bangun syarah dakwaan bertolak pada informasi serta bukti mula yang dimiliki oleh KPK, ” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Khanah KPK, Perunggu Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2017).

Untuk itu, tidak ada tanda pihaknya untuk mundur prosedur. Sebagai penggagas hukum, KPK akan uniform menjalankan kewenangannya memberantas muslihat. “Kita lakukan penyelidikan, pemeriksaan dan penuntutan itu sudah biasa kami lakukan kalau terselip fakta patokan, tentu mau kami dalami lebih lanjut, ” tegas Febri.

Hal setimbal ditegaskan Wali Ketua KPK Saut Situmorang. Semua identitas yang dikenal sebagai seseorang ini nantinya dengan diproses. “Kalau disebut kemudian dibenarkan sambil sumber lainnya baru diproses. Makanya hendak banyak orang2 yang bakal dimintai pemberitahuan dalam kejadian e-KTP itu, ” ekstra Saut.

Setelah gebrakan secara mengungkap 37 nama-nama luas dalam peri e-KTP, KPK akan balik membuat orang2 tersengat. Tersebut yang diduga menikmati rembesan dana luhur itu disebutkan akan bertambah jumlahnya secara tajam.

“Untuk lalu kemudian, kami membuka pihak yang turut secara rinci yang totalnya mencapai 70 orang. 37 nama tersebut memang pada dakwaan belum disampaikan, ini bagian daripada 70-an seri (yang terlibat), ” tanda Febri dalam Gedung KPK Jakarta Daksina, Kamis 9 Maret 2017.

Dari 70 nama yang terlibat, membuka Febri, antara lain terdiri atas 5 korporasi, unsur didikan banggar, warga Komisi II DPR RI, Pimpinan Kategori, dua Kapoksi (Ketua Keluarga Fraksi), & panitia penyediaan.

“Mereka order sejumlah duit menurut catu posisinya masing-masing. Nanti pada sidang, mono per tunggal akan dibuka pihak-pihak yang menerima duit, ” perintah Febri.

Dia menambahkan, 2 terdakwa, Irman dan Sugiharto adalah buhul utama di dalam kasus tersebut. Keduanya dinilai memiliki keikutsertaan sangat substansial dalam menggampangkan aksi mereka.

“Relasi mulai kedua terdakwa ini yang paling kaya adalah relasinya dengan karet pimpinan kategori, pimpinan banggar, maupun bimbingan lain dalam Komisi II. Diduga yang berperan ialah pihak serta simpul terpenting di kian, ” ujar Febri.

Dia menegaskan KPK akan langsung mengembangkan skandal ini. Tidak hanya dingin kepada 2 terdakwa aja.

“Persoalan sapa yang mengekang, itu jadi persoalan ke-2 terkait skema pengungkapan. Pada kasus manipulasi itu kendi pelakunya penuh, dari pemain film utama sampai pelaksana, sejak yang nampi 20 juta hingga kian dari jutaan dollar, ” Febri melanjutkan.

Ketua Biasa PBNU Said Aqil Sirodj angkat perkataan terkait cawe-cawe uang kaum dalam peristiwa e-KTP. Menurut nya, kasus yang melibatkan puluhan nama buntal itu luar biasa memalukan. Pasalnya anggaran e-KTP yang sewajarnya untuk menyusun manajemen malahan dijarah.

“Nilainya triliunan berikut bukan trik lagi, namun garong, penodong, ” ujar Said Aqil di Yogyakarta, Jumat 10 Maret 2017.

Menurut dia, laksana ini sebagai indikasi ketidakberhasilan parpol melepaskan pendidikan ketatanegaraan yang betul. Ia mengalokasikan langkah KPK untuk membuka kasus yang diduga membawa anggota dewan itu.

Said Aqil tidak mengabaikan jika kejadian ini dibuka, akan menyebabkan gejolak pada pemerintahan. “Kalau pemerintahan target bersih, akur harus dibereskan semuanya, ” ucap Said Aqil.

Menteri Koordinator Lebar Politik Patokan dan Kesentosaan (Menko Polhukam) Wiranto mengklaim kasus e-KTP ini mau berimbas di kegaduhan. Akan tetapi ia berjanji kegaduhan tersebut tidak mengocok kinerja penguasa negara ataupun warga.

“(Kasus e-KTP) Oh setuju gaduh. (Tapi) Gaduh ataupun tidak gelumat itu terserah dari bangsa. Jadi jikapun ada huru-hara, jangan datang mengganggu terpesona mekanisme komitmen yang sungguh terjalin sempang pemerintah & DPR. Intinya jangan mencapai berbatas berlebihan, ” kata Wiranto di khanah Kemenko Polhukam, Jakarta Inti, Kamis 9 Maret 2017.

Selain tersebut, dia merangsang masyarakat Nusantara agar wajar tenang serta mempercayakan selesai permasalahan ityu kepada Urusan Pemberantasan Muslihat (KPK) & pengadilan.

“Biarkan ini bertindak berdasarkan garis haluan yang real dan dengan profesional. Malahan ini tutup ditangani sama lembaga semesta yang telah diyakini oleh suku untuk menyelesaikannya, ” ujar dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *